Musim Kampanye, Atribut Mobil Caleg PDIP di Jateng Diseragamkan

image-gnews
Sejumlah mobil dengan atribut yang sama terparkir di Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin 18 Maret 2019. PDIP meminta agar Caleg di Dapil V Jawa Tengah menggunakan atribut yang sama. TEMPO/ AHMAD RAFIQ
Sejumlah mobil dengan atribut yang sama terparkir di Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin 18 Maret 2019. PDIP meminta agar Caleg di Dapil V Jawa Tengah menggunakan atribut yang sama. TEMPO/ AHMAD RAFIQ
Iklan

TEMPO.CO, Solo - Penggunaan stiker mobil menjadi salah satu media bagi para calon legislator untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Uniknya, para caleg PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) di daerah pemilihan V Jawa Tengah memiliki corak stiker yang seragam.

Baca: Caleg PDIP Ini Janji Sisihkan Gaji untuk Rawat Makam Teuku Umar

Di bagian kaca belakang mobil terdapat gambar calon presiden yang diusung oleh PDIP, Joko Widodo atau Jokowi. Sedangkan, di bagian depan terdapat foto Sukarno, Megawati dan Puan Maharani yang berdampingan dalam sebuah lingkaran.

Tulisan 'Ojo Pedhot Oyot' terpampang cukup besar. Dalam terjemahan bebas, tulisan itu berarti jangan putus akarnya.

Di bagian samping itu juga terdapat foto caleg pemilik mobil lengkap dengan nama dan nomor urut. Hanya saja, tulisan nama serta foto caleg lebih kecil dibandingkan foto dari tulisan nama Puan Maharani yang juga tersemat di bagian samping mobil.

Puan Maharani, putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri yang sekarang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kembali ikut serta dalam Pemilu 2019 dengan daerah pemilihan Jawa Tengah V. ANTARA

Puan Maharani menyebut strategi kampanye dengan menyeragamkan atribut mobil sudah dilakukan sejak lima tahun lalu. "Saat Pemilu 2014 juga seperti itu," kata dia saat ditemui di Sukoharjo, Senin 18 Maret 2019.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Hanya saja, dia mengaku tidak mengetahui inisiatif dan pembuat desain atribut berupa stiker full body mobil itu dengan memajang foto Puan Maharani paling besar dibanding foto-foto lainnya. "Coba tanya DPD (PDIP Jawa Tengah)," kata dia.

Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto mengakui bahwa menggunaan desain stiker itu diwajibkan untuk semua caleg di Jawa Tengah. "Khususnya di Dapil V," katanya. Daerah pemilihan itu meliputi Surakarta, Klaten, Boyolali dan Sukoharjo.

Hanya saja, dia enggan untuk menjelaskan keterkaitan desain itu dengan upaya mendongkrak elektabilitas Puan Maharani. Seperti diketahui, Puan saat ini menjadi caleg PDIP dari Daerah Pemilihan V Jawa Tengah.

Baca: Ada Caleg Eks Koruptor, PDIP: Itu karena Kecolongan

Mobil dengan corak semacam itu saat ini banyak terlihat lalu lalang di jalanan Kota Surakarta dan sekitarnya. Meski jenis mobilnya bermacam-macam, ada sedan, city car hingga SUV.

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

10 menit lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (kiri) menerima berkas gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun, mengatakan, KPU keliru memahami gugatan yang dilayangkan ke PTUN tersebut


Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

10 jam lalu

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono.
Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?


Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

21 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik (dua dari kiri) meninjau kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kantor KPU Kota Solo, Jumat, 26 Januari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.


KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

22 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.


Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

1 hari lalu

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat menghadiri acara Temu Kangen dan Silaturahmi dengan senior partai di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu 17 Desember 2022.  Para senior PDIP yang hadir itu antara lain, Panda Nababan, Tumbu Saraswati, Rahmat Hidayat, Rudi Harsa, Emir Moeis, Dewi Jakse, Andreas Pareira, Firman Djaya Daeli, Jacob Tobing, Teras Narang, Idham Samawi, Agnita Singedekane, Pataniari Siahaan, Bambang Praswanto, HM. Sukira, Sirmadji, Daryatmo Mardiyanto. ANTARA/HO-DPP PDI Perjuangan
Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.


Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

1 hari lalu

Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

Rakernas PDIP yang berlangsung pada 24 sampai 26 April itu akan memutuskan target di Pilkada 2024.


Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

1 hari lalu

Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

Dalam rapat partai di Majalengka, Hasto minta kader PDIP waspadai pihak mengaku sahabat tapi sebenarnya pengkhianat.


Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto (kanan) saat memimpin rapat kerja membahas persiapan Pemilu 2024 dengan BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 November 2023. Rapat tersebut membahas deteksi dini dan cegah dini persiapan Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.


PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

1 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

Sekjen PDIP, Hasto, mengatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.


Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.